Home / berita umum / Hakim MK Menyangsikan Tanda Tangan Kuasa Hukum Gerindra

Hakim MK Menyangsikan Tanda Tangan Kuasa Hukum Gerindra

Hakim MK Menyangsikan Tanda Tangan Kuasa Hukum Gerindra – Hakim MK menyangsikan tanda-tangan kuasa hukum Gerindra, Ali Lubis, dalam sidang tuntutan hasil pileg DPR RI untuk daerah Bangka Belitung. Hakim menanyakan keaslian tanda-tangan Ali.

Keraguan itu awalannya dikatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Arief waktu itu lihat tanda-tangan di surat kuasa yang diterima hakim.

“Awalnya, Gan, saudara ada referensi dari pimpinan partai?” kata Arief memulai pertanyaan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Ali langsung menjawab jika ia kantongi referensi dari Gerindra. Arief kembali menimpali jawaban Ali serta mempermasalahkan tanda-tangan.

“Ini ya, ini bukanlah tanda-tangan basah, tetapi sepertinya difotokopi, ditempelkan ini. Yang asli mana ini? Ini terlihat sekali sinyal tangannya tempelan ini, tetapi yang dapat untuk memastikan itu memang Ditreskrim (Direktorat Reserse Kriminil),” kata Arief.

“Saya cemas jika sebenarnya tidak ada referensi dari pimpinan partai. Perselisihan internal antarpartai itu harus disetujui dari pimpinan partai,” paparnya.

Ali lalu menerangkan jika dianya ajukan tuntutan antarpartai serta bukan perseorangan. Ali mengaku berkas tanda-tangan yang dipermasalahkan Arief adalah kertas foto copy.

“Yang asli kebetulan tidak saya bawa serta, ini foto copy. Yang asli jika dibutuhkan kelak akan kita bawa serta,” kata Ali.

Dalam permintaannya, Gerindra menuntut hasil pileg di Bangka Belitung yang dipandang bikin rugi Gerindra. Mereka merasakan hasil yang diputuskan KPU berlainan dengan form C1 yang menjadi ajuan Gerindra.

“Jika ketidaksamaan pencapaian suara di antara yang data C1 yang dipunyai oleh pemohon serta hasil perhitungan dari termohon berlangsung di tiap daerah wilayah penentuan Kepulauan Bangka Belitung. Jika ketidaksamaan pencapaian suara itu jelas sudah bikin rugi pemohon serta calon legislatif yang lain dan parpol sebab ada beda yang lumayan banyak yakni sebesar 8.397 suara,” katanya.

Menurut Ali, harusnya Gerindra memperoleh suara 83.550 suara. Sedang pleno KPU putuskan Gerindra memperoleh 75.153 suara.

Dalam petitumnya, Gerindra minta keputusan KPU berkaitan hasil pemilu di Bangka Belitung diurungkan. Mereka minta pengambilan suara lagi di daerah itu.

“Memerintah Komisi Penentuan Umum Republik Indonesia untuk lakukan pengambilan suara lagi atau sedikitnya lakukan perhitungan suara lagi dengan buka C1 Plano selama wilayah penentuan Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian keanggotaan DPR RI,” tutur Ali.

About admin