Home / berita umum / JAD Di Bekukan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

JAD Di Bekukan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

JAD Di Bekukan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menjatuhkan vonis pembekuan pada organisasi Jamaah Ansharud Daulah (JAD). Hakim mengatakan JAD menjadi korporasi yang mewadahi tindakan terorisme. Akan tetapi Pemerintah akan merangkul partisipan serta eks anggota dalam program deradikalisasi.

” Mengatakan terdakwa Jamaah Ansharud Daulah atau JAD dapat dibuktikan dengan resmi serta memberikan keyakinan bersalah, mengambil keputusan serta membekukan organisasi JAD berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in lraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Ill-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and levant) atau IS (Islamic State) serta mengatakan menjadi korporasi yang terlarang, ” demikian bunyi amar putusan yang dibacakan hakim ketua, Aris Bawono, Selasa (31/7).

Hakim yakini menjadi korporasi, JAD bertanggungjawab atas tindakan teror anggotanya. JAD juga dinyatakan menyebar teror dengan memunculkan ketakutan serta keresahan di penduduk.

” Hakim sama pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum jika pembuat korporasi tak perlu lakukan itu dengan fisik tetapi mungkin dibikin anggotanya asal saja masih juga dalam lingkup korporasi, perbuatan yang dikerjakan anggota-anggota spesifik saat itu anggota korporasi dipandang lakukan atas nama korporasi, ” demikian pertimbangan hakim.

Berkaitan hal yang memberatkan, hakim menyebutkan JAD adalah korporasi yang memunculkan ketakutan serta keresahan penduduk banyak. Tidak ada hal yang memudahkan untuk JAD.

JAD dijaring dalam Masalah 17 ayat 1 serta ayat 2 Jo Masalah 6 Ketentuan Pemerintah Alternatif UU No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seperti sudah diputuskan jadi UU RI No 5 Tahun 2003.

Menurut majelis hakim, JAD dibuat oleh Aman Abdurrahman sebutan lain Oman pada Oktober 2014 saat menyebut pengikutnya, yaitu Marwan sebutan lain Abu Musa serta Zainal Anshori, ke Lapas Nusakambangan. Di lapas itu, Aman memerintah Marwan membuat seperti organisasi yang mewadahi beberapa orang sepemikiran manhaj daulah islamiyah.

Terbentuklah JAD dibawah kepemimpinan Abu Musa serta Zainal Anshori menjadi Amirul Jawa Timur, sampai Abu Musa pergi untuk berjihad ke Suriah. Setelah itu Abu Musa –sebagaimana dibacakan hakim–menunjuk Zainal Anshori jadi pimpinan pusat JAD untuk menggantikannya.

Di tiap-tiap tausyiah serta acaranya, JAD memakai kitab Komaroh yang ditulis oleh Dewan Fatwa Islamiyah JAD. Kitab itu diambil dari internet lalu diprint. Dari kitab ini salah satunya yang mensupport Zainal Anshori sebagai ketua pusat terpacu untuk lakukan tindakan teror di sejumlah tempat.

JAD dimaksud mesti bertanggungjawab atas beberapa tindakan kekerasan yang berlangsung di tanah air. Diantara merupakan momen Bom Thamrin di Jakarta pada 14 Januari 2016 ; serangan bom molotov di muka Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan timur pada 13 November 2016 ; penyerangan yang menewaskan anggota polisi di Polda Sumatera Utara pada 25 Juni 2017 ; penembakan pada anggota polisi di Bima, NTB, pada 11 September 2017 ; ledakan bom panci di Cicendo, Bandung, pada 27 Februari 2017 ; serta bom bunuh diri di Terminal Bus TransJakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur, 24 Mei 2017.

Polisi menyongsong baik putusan itu. Dengan pembekuan itu, Polri menyatakan semakin lebih gampang menggerakkan pekerjaan pemberantasan terorisme.

” Dibubarkannya JAD ini akan mempermudah Polri lakukan pengusutan ke depan (pada) orang atau grup terafiliasi dengan JAD. Sama dengan Undang-Undang Nomer 5/2018 dapat ditindak dengan hukum. Ini lebih mempermudah Polri lakukan pemberantasan tindak pidana terorisme, ” kata Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Setyo Wasisto.

Support serta animo juga dikasihkan oleh Tubuh Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menilainya pembekuan JAD telah pas. Karena, sampai kini pekerjaan JAD dipandang menggelisahkan serta mewadahi grup radikal.

Akan tetapi, menurut Kasubdit Pemberdayaan Penduduk BNPT, Andi Intang Dulung, walau JAD telah dibekukan bukan bermakna faham radikal bekas anggota ataupun partisipan JAD pupus. Ideologi radikal bekas anggota ataupun partisipan JAD masih tetap selalu menantang.

Karenanya, BNPT sudah mempersiapkan program deradikalisasi, diantaranya akan menggandeng bekas anggota atau partisipan JAD yang menyebar di dalam penduduk.

” Pendekatan itu begitu terpenting, bukan pendekatan hard approach, namun soft yang perlu kita kerjakan pada yang berkaitan dengan memberi pendekatan pada simpul-simpul tokoh-tokohnya, ” kata Andi di Yogyakarta, Kamis (2/8) tempo hari.

” Ada sich datanya (bekas anggota JAD). Tetapi saya tidak dapat memastikan angka disini, yang pasti saat ada (organisasinya) bermakna ada datanya, ” lanjutnya.

Akan tetapi perang menantang tindakan terorisme tidak berhenti disana. BNPT juga meneror akan berusaha membubarkan Jamaah Ansharul Khilafah (JAK) yang disebut-sebut mewadahi beberapa aktor kekerasan.

Andi menjelaskan, arah JAD hampir sama juga dengan JAK yaitu ingin menumbangkan pemerintahan yang resmi di NKRI.

” Pada intinya itu mereka ingin meruntuhkan saja bangsa ini, ” tegas Andi. ” (JAD serta JAK) miliki jaringan semua, ” lanjutnya.

Awal mulanya, Kapolri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyebutkan tiga tersangka teroris yang ditembak mati di Sleman, DI Yogyakarta, pada Sabtu (14/7) lantas merupakan anggota JAK. Sesaat JAK dimaksud Tito juga mensupport pekerjaan JAD.

About admin