Home / berita umum / KPU Dituduh Melenyapkan Hak PIlih Penduduk Di Palembang

KPU Dituduh Melenyapkan Hak PIlih Penduduk Di Palembang

KPU Dituduh Melenyapkan Hak PIlih Penduduk Di Palembang – Sidang pidana pemilu pada 5 Komisioner KPU Palembang kembali diteruskan dengan skedul eksepsi. Dalam eksepsinya, 5 komisioner itu menolak udah melenyapkan hak pilih pada Pemilu 17 April waktu lalu.

“Ada saran buat PSL serta selesai konsumen kami (KPU) ke lapangan, ada penduduk menampik buat PSL,” jelas Penasihat Hukum lima terdakwa Rusli Bastari selesai membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Jumat (5/7/2019).

Sesudah itu pada tanggal 17 April KPU tidak bisa laporan apa-apa, KPU tidak juga ada penemuan. Menurut dia, surat yg dikeluarkan Bawaslu buat kerjakan PSL telah kedaluarsa.

“Surat saran Bawaslu dipandang telah kedaluarsa lantaran melalui batas pengumuman nasional. Pengumuman batas tanggal 21 serta Bawaslu lapornya 22 April,” tukasnya.

Berkenaan tuduhan yg mengatakan KPU udah melenyapkan hak pilih penduduk di 70 TPS, banyak terdakwa juga menolak. Menurut dia banyaknya itu tidak pas hasil verifikasi di lapangan.

“JPU mengatakan barusan 70 TPS buat PSL, konsumen kita kerjakan verifikasi, cuma 31 saja. Terus diverifikasi tinggal 28 TPS serta menyusut tidak hingga begitu,” tambah Rusli.

Tidak itu saja, terdakwa juga mengatakan laporan Bawaslu terhadap Gakkumdu kala itu telah kedaluarsa serta dipandang salah alamat. Dimulai dari batas waktu bikin laporan sampai banyaknya TPS yg disuruh buat PSL lantaran ada penemuan.

Masalah ini akan dibuktikan kala pembuktian persidangan. Terhitung berkenaan terdapatnya pengakuan banyak saksi yg menampik PSL di banyak TPS yg sekarang dipandang punyai masalah.

“Bawaslu melapor selesai C1 tuntas, sudah semua tandatangani tidak ada soal. terus mengapa dimasalahkan serta semestinya yang menjadi terduga bukan konsumen kami, namun yg bikin pengakuan. Ini kelak kita memperlihatkan di persidangan,” tukasnya.

Buat didapati, ke-5 komisioner KPU Palembang dituntut dengan Klausal 554 subsider Klausal 510 Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Penentuan Umum juncto Klausal 55 ayat 1 KUHP mengenai melenyapkan hak pilih penduduk. Intimidasi hukuman pada ke-5 komisioner maksimum 2 tahun penjara.

Dalam dakwaannya, JPU mengurai TPS yg kekurangan surat suara kala penerapan Pemilu 17 April 2019 serta TPS yg tidak difasilitasi KPU Palembang buat mengerjakan pungutan suara kelanjutan.

About penulis77