Home / berita umum / Sidang Pemilu Di Palembang Terus Dilanjudkan

Sidang Pemilu Di Palembang Terus Dilanjudkan

Sidang Pemilu Di Palembang Terus Dilanjudkan – Sidang pidana pemilu pada 5 Komisioner KPU Palembang kembali diteruskan dengan jadwal eksepsi. Dalam eksepsinya, 5 komisioner itu menyanggah sudah hilangkan hak pilih pada Pemilu 17 April kemarin.

“Ada referensi untuk PSL serta sesudah client kami (KPU) ke lapangan, ada masyarakat menampik untuk PSL,” jelas Penasihat Hukum lima terdakwa Rusli Bastari selesai membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Jumat (5/7/2019).

Seterusnya pada tanggal 17 April KPU tidak bisa laporan apa-apa, KPU pun tidak ada penemuan. Menurut dia, surat yang dikeluarkan Bawaslu untuk lakukan PSL telah kedaluarsa.

“Surat referensi Bawaslu dipandang telah kedaluarsa karena melalui batas pengumuman nasional. Pengumuman batas tanggal 21 serta Bawaslu lapornya 22 April,” tuturnya.

Berkaitan tuduhan yang menyebutkan KPU sudah hilangkan hak pilih masyarakat di 70 TPS, beberapa terdakwa juga menyanggah. Menurut dia jumlahnya itu tidak cocok hasil verifikasi di lapangan.

“JPU katakan barusan 70 TPS untuk PSL, client kita lakukan verifikasi, cuma 31 saja. Terus diverifikasi tinggal 28 TPS serta menyusut tidak sampai begitu,” tambah Rusli.

Tidak itu saja, terdakwa juga menyebutkan laporan Bawaslu pada Gakkumdu waktu itu telah kedaluarsa serta dipandang salah alamat. Dari mulai batas waktu membuat laporan sampai jumlahnya TPS yang disuruh untuk PSL sebab ada penemuan.

Ini akan dibuktikan waktu pembuktian persidangan. Terhitung berkaitan terdapatnya pengakuan beberapa saksi yang menampik PSL di sejumlah TPS yang sekarang ini dipandang memiliki masalah.

“Bawaslu melapor sesudah C1 usai, sudah semua tandatangani tidak ada permasalahan. terus mengapa dimasalahkan serta semestinya yang menjadi terduga bukan client kami, tetapi yang membuat pengakuan. Ini kelak kita tunjukkan di persidangan,” tuturnya.

Untuk didapati, ke lima komisioner KPU Palembang dituduh dengan Masalah 554 subsider Masalah 510 Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Penentuan Umum juncto Masalah 55 ayat 1 KUHP mengenai hilangkan hak pilih masyarakat. Intimidasi hukuman pada ke lima komisioner optimal 2 tahun penjara.

Dalam dakwaannya, JPU merinci TPS yang kekurangan surat suara waktu penerapan Pemilu 17 April 2019 serta TPS yang tidak difasilitasi KPU Palembang untuk melakukan pengambilan suara kelanjutan.

About admin